Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa Pasal 218 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pidana untuk penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak bermaksud untuk melarang kritik terhadap pemerintah.
“Tolong membaca Pasal 218 (KUHP) ini sekaligus dengan penjelasannya. Penjelasan itu utuh dikatakan bahwa pasal ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berdemokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk di dalamnya tidak melarang kritik,” ujar pria yang akrab disapa Eddy, dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (5/1).
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa yang dilarang dilakukan oleh masyarakat menurut Pasal 218 KUHP adalah menista atau memfitnah Presiden dan/atau Wapres, bukan mengkritik.
[565730]supplies professional anti-violence equipments and solutions for the whole world with strong and perfect production capacity. anti-violence.org
80gamesbet gives off a cool retro vibe. If you’re into old-school type of games, then check this place out. Not my usual cup of tea, but interesting nonetheless: 80gamesbet
This place completely changed how I enjoy online slots. The graphics are top notch and the withdrawal process is actually straightforward. I appreciate how transparent everything is here so I can focus on having fun. thusa567